Jumat, 01 Agustus 2014

[World Article] Dari Genosida Hingga Kawin Paksa

Dua bekas pemimpin Khmer Merah menjalani sidang kedua dalam pengadilan yang didukung PBB di Kamboja, dan menghadapi sejumlah dakwaan termasuk genosida orang Vietnam dan etnik Muslim, kawin paksa dan pemerkosaan. Kasus rumit atas dua tokoh rezim yang hingga kini masih hidup itu dipecah dalam sejumlah pengadilan-pengadilan kecil, yang awalnya difokuskan pada kasus pemindahan paksa rakyat ke kamp-kamp kerja paksa di desa serta sejumlah kejahatan melawan kemanusiaan.

Pengadilan pertama atas “Kakak Nomor Dua” Nuon Chea, 88, dan bekas kepala pemerintahan Khieu Samphan, 83, telah digelar sejak tahun lalu, dengan vonis – kemungkinan penjara – akan diumumkan pada 7 Agustus.

Pada sesi pembukaan pengadilan kedua, hakim Nil Nonn membacakan tuduhan atas kedua terdakwa, termasuk diantaranya melakukan genosida serta kejahatan kemanusiaan lainnya, dalam pengadilan yang disaksikan langsung lebih dari 300 orang.

Nuon Chea tidak hadir karena alasan kesehatan, sementara Khieu Samphan duduk di pengadilan di samping tim pengacaranya. Kedua tokoh Khmer Merah itu menolak semua dakwaan.

Anne Heindel, penasihat hukum Documentation Center of Cambodia yang melakukan riset mengenai sejarah berdarah negeri itu, mengatakan pengadilan kedua ini ”sangat penting bagi para korban selamat atau penyintas.”

“Subyek persidangan pertama cukup terbatas, mendiskusikan hanya peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi ketika atau sesaat setelah Khmer Merah mengambil kekuasaan.

“(Pengadilan baru ini) focus pada beberapa kejahatan yang terjadi setelah Khmer Merah bercokol dan melaksanakan rencana lama untuk mengubah masyarakat Kamboja, yang hingga kini tak satupun dianggap bertanggungjawab,” kata dia.

Pembunuhan massal saat itu diperkirakan menewaskan 100.000 hingga 500.000 etnik Muslim Cina, Cham, dan 20.000 orang Vietnam yang menjadi dasar tuduhan genosida atas Nuon Chea dan Khieu Samphan.

Sebelum dakwaan-dakwaan ini didaftarkan, perlakuan terhadap kelompok minoritas Muslim dan komunitas Vietnam jarang didiskusikan.

Kob Tiyum, penyintas berumur 65 tahun dari suku Chum yang selamat dari rezim Khmer Merah 1975-1979 , mengatakan pengadilan itu akan “menjadi pengakuan atas penderitaan kami”.

Ia kehilangan dua anak, ayahnya serta dua saudara laki-lakinya yang mati kelapan di kamp kerja paksa.

“Khmer Merah membunuh Chams karena mereka ingin menghilangkan ras itu. Mereka tidak memperbolehkan kami bicara bahasa Cham atau berdoa,“ kata dia setelah menghadiri sidang.

 Kawin Paksa 

Nuon Chea dan Khieu Samphan juga menghadapi rangkaian dakwaan telah menyebabkan kematian hingga dua juta orang akibat kelaparan, kelebihan beban kerja atau eksekusi selama rezim berkuasa.

Sebagian besar yang tewas tidak dimasukkan ke dalam dakwaan genosida, yang didefinisikan PBB sebagai “tindakan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, sebuah bangsa, etnik, rasial atau kelompok agama“.

“Pengadilan ini sangat penting bagi saya sebagai korban yang kehilangan kedua orang tua di Tuol Sleng," kata penyintas bernama Norng Chan Phal, 45, merujuk pada penjara yang disebut juga S-21, yang terkenal sebagai tempat penyiksaan paling brutal.

“Para kriminal yang melakukan genosida dan membunuh rakyat mereka sendiri harus dihukum serius.“

Dipimpin oleh ”Kakak Nomor Satu” Pol Pot, Khmer Merah berencana mengubah masyarakat Kamboja menjadi masyarakat sosialis petani. Utopia ini antara lain dijalankan dengan membunuh orang terpelajar yang tinggal di perkotaan, atau memaksa mereka pindah menjalani kerja paksa ke desa mengolah pertanian.

Persidangan baru ini juga akan menjadi ajang keadilan bagi ribuan suami dan istri yang dipaksa kawin, yang seringkali dilakukan melalui perayaan massal, sebagai bagian dari metode Khmer Merah untuk menambah populasi angkatan kerja. Tuduhan pemerkosaan itu merujuk kepada pemerkosaan lewat perkawinan paksa.ab/rn (afp,ap,rtr)
Elit Khmer Merah: Ada Pembagian Tanggung Jawab Orang nomor dua Khmer Merah mengaku untuk pertama kalinya pada Kamis (30/05) bahwa ada pembagian tanggungjawab di dalam rezim yang ketika berkuasa menyebabkan kematian hampir dua juta orang pada akhir `70 an.

“Saya tidak sedang mencoba untuk menghindari tanggung jawab saya,” kata Nuon Chea, 86, yang membantah tuduhan kejahatan perang, genosida dan kejahatan atas kemanusiaan, katanya di depan pengadilan Phnom Penh yang digelar atas dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.

“Sebagai seorang pemimpin, saya harus bertanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi, sebuah bahaya bagi bangsa saya,” kata dia sambil mengungkapkan “belasungkawa paling dalam” kepada para keluarga korban yang bersaksi di persidangan tentang hilangnya orang-orang yang mereka cintai di bawah rezim yang menjalankan eksperimen tentang Marxisme dengan cara brutal.

 Mengaku Tidak Tahu 

Pada saat sama Nuon Chea mengatakan bahwa ia tidak menyadari semua tindakan Khmer Merah karena ia memainkan peran di bagian pendidikan dan propaganda.

“Sementara untuk bagian pemerintahan, saya tidak punya kekuasaan apapun. Jadi tentang apa yang terjadi selama periode Khmer Merah – ada hal-hal yang jelas saya ketahui, tapi untuk hal-hal lain, saya tidak menyadarinya,” tambah dia.

Nuon Chea, adalah pemimpin paling senior yang masih hidup dari era “Killing Fields”, saat ini menghadapi pengadilan bersama-sama bekas kepala pemerintahan Khmer Merah Khieu Samphan, 81, yang juga menolak tuduhan atas kejahatan perang, genosida dan kejahatan melawan kemanusiaan.

Khieu Samphan di hadapan pengadilan hari Kamis mengatakan bahwa pada saat itu dia tidak menyadari “penderitaan luar biasa” rakyat Kamboja selama pemerintahan Khmer Merah.

Dia juga mengungkapkan “permohonan maaf yang tulus” kepada para korban sambil pada saat bersamaan mencoba memisahkan dirinya dari tindakan yang pernah diambil rezim pada masa lalu.

 Rezim Brutal 

Dipimpin “Saudara Nomor Satu” Pol Pot, yang mati pada tahun 1998, rezim Khmer Merah yang berkuasa sejak 1975-1979 “menghapus” hampir seperempat populasi Kamboja melalui praktek pembunuhan dan kerja paksa, serta mengakibatkan kelaparan yang membuat hampir dua juta orang tewas pada masa itu, demi menegakkan utopia tentang sebuah Negara agraris.

Salah satu pendiri rezim brutal ini, Ieng Sary mati pada Maret lalu di usia 87 tahun, lolos dari hukuman pengadilan atas perannya dalam rezim teror yang ingin menciptakan hanya satu kelas dalam masyarakat yakni kelas petani, dengan membunuh kelas menengah dan memaksa mereka yang tinggal di kota untuk pindah menjalani kerja paksa ke desa.ab/ek (afp/ap/dpa)

  dw.de  

[World Article] Serangan Israel ke sekolah PBB di Gaza

Sekolah PBB di GazaPBB mengatakan Israel sudah diberitahu tentang warga sipil sampai 17 kali.

Israel melancarkan serangan ke sebuah sekolah PBB di Gaza yang menampung pengungsi walau sudah diperingatkan warga sipil yang berlindung di sana.

Seorang juru bicara Badan PBB, UNRWA, Chris Gunness, mengatakan anak-anak dibunuh ketika mereka sedang tidur bersama orang tuanya di ruang kelas di Jabaliya yang jadi tempat penampungan pengungsi.

Dia menambahkan Israel sudah diberitahu sampai 17 kali kalau sekolah itu dihuni penduduk sipil yang mengungsi.

"Terakhir kalinya beberapa jam sebelum serangan yang mematikan. Pengkajian awal kami menyimpulkan meriam Israel adalah yang menghantam sekolah kami," tegasnya.

Sedikitnya 15 orang tewas dan lebih dari 90 lainnya cedera.

Militer Israel mengatakan penyelidikan awal menemukan bahwa tentara membalas serangan roket kelompok militan yang berasal dari 'sekitar sekolah'.

Hingga saat ini, sejak operasi militer Israel atas Gaza lebih dari tiga pekan lalu, sekitar 1.200 warga Palestina tewas sementara di kubu Israel jatuh korban 55 jiwa, termasuk dua warga sipil.

Israel mengatakan operasinya sebagai balasan atas tembakan roket dari Gaza ke wilayah mereka.

Upaya gencatan senjata yang diserukan berbagai pihak, sudah ditolak kelompok militan Hamas yang menguasai Gaza dengan alasan baru akan menyetujui gencatan senjata jika blokade atas Gaza oleh Israel dan Mesir dicabut.
AS dan PBB kutuk pemboman sekolah Gaza israelIsrael terus menembak ke arah Gaza sampai Rabu malam.

Amerika Serikat dan PBB mengutuk pengeboman Israel atas sekolah yang menjadi tempat tinggal pengungsi sipil di Gaza.

PBB menyatakan kemarahan terkait serangan pada sebuah sekolah di kamp pengungsi Jabaliya tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan serangan yang menewaskan 16 orang tersebut "keterlaluan".

Bernadette Meehan, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS juga mengutuk pengeboman ini.

Tetapi dia juga mengutuk "pihak-pihak yang terlibat dalam penyembunyian senjata pada fasilitas PBB di Gaza".

Israel mengatakan militernya membalas serangan mortir dari dekat sekolah.

Tiga ribu warga sipil berlindung di sekolah tersebut.

Lebih 100 orang tewas di Gaza hari Rabu (30 Juli), kata para pejabat Palestina.

Pengeboman sebuah pasar di dekat Gaza City menewaskan 17 orang, sementara sejumlah jebakan menewaskan tiga tentara Israel.

Para dokter Palestina mengatakan serangan udara Israel juga menewaskan tujuh orang di Khan Younis.

Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan 106 orang tewas hari Rabu sehingga membuat jumlah korban tewas keseluruhan 1.336 orang. Sebagian besar warga sipil.

Sekitar 58 warga Israel tewas, 56 tentara dan dua warga sipil. Seorang pekerja Thailand di Israel juga tewas.
Israel akan selidiki pengeboman sekolah gazaSerangan Israel merusak sebuah sekolah PBB yang menampung pengungsi.

Pemerintah Israel menyatakan akan menyelidiki kasus pengeboman sekolah di Gaza yang menjadi tempat pengungsian warga sipil. Jika militer Israel terbukti melakukannya, pemerintah Israel akan meminta maaf.

Berbicara kepada BBC, juru bicara pemerintah Israel, Mark Regev mengatakan: “Kami punya kebijakan—kami tidak menargetkan warga sipil.”

“Kami akan menyelidikinya. Dan jika kami menemukan bahwa itu tembakan dari Israel, pasti kami akan meminta maaf,” kata Regev.

Menurutnya, belum jelas apakah pengeboman terhadap sebuah sekolah PBB di Gaza merupakan aksi militer Israel.

”Yang kami tahu pasti ada tembakan permusuhan yang dilancarkan terhadap pihak kami dari area sekolah itu.”

Regev kemudian menuding Hamas menyembunyikan senjata di fasilitas publik dan tempat penampungan PBB.

”Kami tidak ingin melukai warga sipil Gaza yang tidak berdosa. Itu bukan niatan kami.”

Pada Rabu (30/07), Israel melancarkan serangan ke sebuah sekolah PBB di Gaza yang menampung pengungsi walau sudah diperingatkan lebih dari 3.000 warga sipil yang berlindung di sana.

Akibat serangan militer ini, sedikitnya 16 orang warga sipil tewas.

Seorang juru bicara Badan PBB, UNRWA, Chris Gunness, mengatakan anak-anak dibunuh ketika mereka sedang tidur bersama orang tuanya di ruang kelas di Jabaliya yang jadi tempat penampungan pengungsi.

Dia menambahkan Israel sudah diberitahu sampai 17 kali kalau sekolah itu dihuni penduduk sipil yang mengungsi.

Amerika Serikat dan PBB Klik mengutuk serangan itu.

Sekjen PBB ban Ki-moon mengatakan: “Semua bukti-bukti yang ada merujuk artileri Israel sebagai penyebab.”

  ★ BBC  

[World Article] Hampir 100 Orang Tewas di Xinjiang

Bentrokan di wilayah Xinjiang, Cina, yang penduduknya mayoritas Muslim Uighur, mengakibatkan hampir 100 orang tewas dan terluka, menambah panjang daftar kekerasan di wilayah bergolak itu. Media milik pemerintah Cina melaporkan bahwa puluhan warga sipil dan penyerang tewas dan terluka dalam apa yang mereka gambarkan sebagai sebuah ”serangan teroris” di wilayah itu, sambil mengatakan sebuah kelompok bersenjata pisau dan kampak menyerang sebuah pos polisi dan kantor pemerintah, sebelum mereka bergerak ke kota.

“Petugas polisi di lokasi menembak mati puluhan anggota gerombolan,” kata kantor berita resmi milik pemerintah Xinhua terkait kekerasan, yang disebut terjadi pada Senin pagi lalu.

Xinhua tidak memberi penjelasan rinci mengenai korban, dan informasi di Xinjiang sering sulit diverifikasi secara independen.

Namun Dilxat Raxit, juru bicara Kongres Uighur Dunia, sebuah kelompok yang tinggal di pengasingan, mengatakan jumlah korban naik secara signifikan.

Mengutip sumber warga lokal Uighur, ia mengatakan melalui surat elektronik: ”Hampir 100 orang tewas dan terluka dalam bentrokan.”

Kekerasan terjadi, ia menambahkan, ketika ”Rakyat Uighur bangkit melawan kebijakan ekstrim dari pemerintah Cina yang berkuasa dan itu dihadapi dengan represi bersenjata yang mengakibatkan korban tewas dan terluka pada kedua pihak”.

Raxit sebelumnya mengatakan lebih dari 20 orang Uighur tewas dan 10 lainnya terluka, sementara 13 personil keamanan Cina bersenjata terbunuh atau terluka dan sekitar 67 orang ditangkap.

Kekerasan itu terjadi di desa Shache atau Yarkant di pojok gurun pasir Taklamakan di bagian wilayah barat yang luas.

 Menurut Xinhua, peristiwa itu ”terorganisir dan direncanakan“ 

Beijing selalu menyalahkan kelompok separatis Xinjiang sebagai pihak yang melakukan serangan teror yang skalanya belakangan semakin berkembang dan menyebar di wilayah bergolak yang kaya sumber daya alam itu.

Diantara insiden mengejutkan adalah serangan atas sebuah pasar di ibukota Xinjiang, Urumqi pada Mei lalu yang menewaskan 39 orang, dan merajalelanya serangan bersenjatakan pisau di sebuah stasiun kereta di Kunming pada bulan Maret yang menewaskan 29 orang.

Kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah Cina melakukan reperesi kultural dan agama yang mengakibatkan rantai kekerasan di Xinjiang. Sementara Beijing menuduh, para ekstimis di Uighur terpengaruh oleh kelompok Islam radikal dari luar.ab/hp (afp,ap,rtr)
Minoritas Uighur di Cina Semakin Tertekan Warga minoritas Uighur di Cina lama mengklaim sebagai korban marjinalisasi budaya. Kini semakin banyak yang mengaku represi terhadap mereka bertambah parah, termasuk tudingan pelanggaran HAM serius.

Cina adalah negara yang multietnis. Selain mayoritas suku Han, ada 55 kaum minoritas yang bermukim di Cina, kebanyakan di batas luar negeri. Namun sejumlah minoritas juga merasa termarjinalisasi secara politik dan budaya.

Pemerintah Cina ingin memperlihatkan koeksistensi yang harmonis di antara beragam etnis. Namun keraguan yang datang dari sekitar 10 juta warga di bagian barat laut provinsi Xinjiang kembali mencuat.

Awal bulan April di kota Aksu, seorang pengendara motor berusia 17 tahun ditembak polisi setelah menerobos lampu merah. Rangkaian protes yang menyusul insiden ini dibungkam secara brutal, menurut Radio Free Asia.

Di bawah perintah badan informasi negara, segala macam laporan mengenai tewasnya remaja tadi dihapus dari situs-situs Cina, menurut layanan berita online China Digital Times.

 Mereka yang hilang 

Banyak perempuan yang mengkhawatirkan suami mereka yang ditangkap oleh pemerintah Cina setelah kerusuhan pada bulan Juli 2009 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

Alim Seytoff, jurubicara Konferensi Uighur Dunia (WUC), mengeluhkan bahwa sejak Presiden Xi Jinping berkuasa tahun 2013, ada puluhan penembakan ekstra-yudisial terhadap kaum Uighur. "Pasukan keamanan kerap menembak mati warga Uighur tanpa melewati pengadilan atau sidang dengar. Setelah penembakan umumnya mereka dengan mudah memberi label separatis, teroris atau ekstremis kepada korban," ungkapnya.

Ulrich Delius, konsultan Asia untuk Society for Threatened Peoples mengatakan bahwa situasinya bagi kaum Uighur semakin bertambah parah.

"Dalam keseharian warga Republik Rakyat Tiongkok, mereka harus menerima rezim yang represif - rezim yang menggunakan segala kekuatannya tidak hanya terhadap suku Uighur tapi juga melawan orang Tibet atau suku Han yang menuntut hak asasi mereka," kata Delius. "Kita berhadapan dengan lawan yang sangat kuat dengan status besar - secara ekonomi, politik dan militer - sehingga situasinya menjadi lebih sulit."

Pemerintah Cina yakin solusinya adalah untuk menjadi lebih represif, menurut jurubicara kaum Uighur, Alim Seytoff. Fakta bahwa seorang kritikus moderat terhadap Beijing, seperti Profesor Ilham Tohti yang berdarah Uighur, yang didakwa atas tudingan separatisme tampaknya mendukung klaim ini.

 Ibukota pengasingan Uighur 

Ada alasan sederhana mengapa München menjadi semacam ibukota bagi warga Uighur yang tinggal dalam pengasingan. Selama Perang Dingin, kota ini menjadi markas badan penyiaran asing Amerika, Radio Liberty, yang pada saat itu memiliki sebuah program khusus Uighur. Hasilnya, kota ini menarik banyak jurnalis dan aktivis Uighur.

Meski Radio Liberty kemudian pindah ke Praha, warga Uighur tetap bermukim di München.

  dw.de  

Kamis, 31 Juli 2014

South Korean Joint Chiefs: Two Engines For KF-X

South Korean military raises stakes for the country’s proposed indigenous fighter ADD’s twin-engine KF-X design is as big as the Eurofighter Typhoon. Credit: Agency for Defense Development

T
he South Korean armed forces have quashed an attempt by Korea Aerospace Industries (KAI) to reduce the cost and technical challenge of the proposed KF-X fighter, with the joint chiefs of staff determining that the indigenous aircraft must have two engines.

The decision raises the stakes for KF-X, the earliest prospective fighter program for Western engine and system suppliers. With a twin-engine design, the program will be ambitious and hard to launch rather than something modest with a more assured future.

South Korea’s air force is already hedging its bets by studying the possibility of importing its next batch of fighters, judging that the KF-X is not likely to go into full-scale development, according to an air force officer quoted by the Segye newspaper in May (AW&ST June 2, p. 29).

Following the chiefs’ decision, the KF-X will now need much more than the budget the finance ministry—but not the parliament—has approved. Moreover, the decision ensures that the aircraft, if built, will not be much smaller than the F-35 of intended program partner Lockheed Martin, which cannot be keen to support the creation of a competitor.

The joint chiefs of staff said on July 18 that the KF-X must have two engines, basing their decision on a study they conducted along with a think tank, the defense ministry and two of its agencies, the Defense Acquisition Program Administration (DAPA) and the Agency for Defense Development (ADD). The latter, South Korea’s military technology organization, is the leading proponent of the KF-X and especially the two-engine concepts that it has been working on for several years. KAI last year proposed a single-engine design.

The study found that the two-engine aircraft design better met the requirements of operational effectiveness, upgrade potential and industrial benefits. The single-engine design would have been cheaper and quicker to develop.

The think tank contributing to the study was the Korea Institute for Defense Analysis, which has repeatedly declared the KF-X program unviable. As part of the study, it estimated development of the twin-engine KF-X aircraft would cost 8.5 trillion won ($8.3 billion) and take 10.5 years, whereas the single-engine proposal would require 6.7 trillion won and 8.5 years. The budgetary figures were close to those that a government think tank, Kistep, estimated last year.

But the estimate for the twin-engine aircraft is higher than the 6.5 trillion won that the finance ministry has agreed to and lower than Lockheed Martin’s estimate of more than 10 trillion won. This means that the finance ministry, never a fan of the KF-X, may oppose development. It is reluctant to pay more, says the Naeil newspaper. Finance ministry opposition to the 8.5 trillion won program may persuade enough members of parliament not to fund a 2015 launch of full-scale development, which program managers are seeking.

On the other hand, parliament is strongly influenced by its committees. The defense committee under its former chairman opposed KF-X development; now that he has left, it may recommend going ahead with the aircraft. In September, the finance ministry will propose a national budget for the parliament to decide by December.

Meanwhile, the DAPA must conclude negotiations with Indonesia and Lockheed Martin and then choose the prime contractor, which will almost certainly be KAI, since it has experience in combat aircraft development.

Indonesia paid for 20% of pre-development costs and is expected to take the same share of full development. A further 20% is to be borne by industry, including Lockheed Martin, which agreed to support the KF-X in return for South Korea last year choosing the F-35A in the F-X Phase 3 fighter competition. Technology transfer will form part of, maybe most of, Lockheed Martin’s contribution.

South Korea should not have much to negotiate with Lockheed Martin, since the company’s KF-X offer was effectively accepted with the F-X Phase 3 selection. Lockheed Martin does not yet have a contract for the 40 F-35s that South Korea intends to order, but DAPA can hardly threaten to reopen the competition; the air force wants new fighters as soon as possible and the F-35, in particular.

The air force also wants a second batch of 20 F-35s but is not openly pushing for it, perhaps because doing so would put more budgetary pressure on the KF-X. Its strong preference for large aircraft helps explain the backing for ADD’s twin-engine KF-X design, which would be about the size of a Eurofighter Typhoon. KAI’s proposal was comparable with the current-production Lockheed Martin F-16. Apart from economy, it also could have eased the load on the country’s aerospace engineering resources, which industry officials say is a key concern.

If the KF-X is to have two engines, then the choice is between the Eurojet EJ200 and General Electric F414; no indigenous engine is possible, and the Klimov RD-33 and Snecma M88 seem not to have been considered. KAI’s KF-X would have needed either the GE F110 or Pratt & Whitney F100.

ADD proposes that the KF-X be developed initially with much foreign equipment, so the program offers a market for Western suppliers of such gear as radars, electronic-warfare systems, ejection seats and flight controls. South Korean equipment would progressively replace foreign systems in successive updates of the aircraft.

  Aviationweek  

Presiden minta Australia jelaskan info Wikileaks

Presiden minta Australia jelaskan info WikileaksPresiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers terkait pemberitaan WikiLeaks tentang dugaan korupsi percetakan uang Republik Indonesia yang dicetak di Australia yang menyebut nama dirinya dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7). (ANTARA/Andika Wahyu)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta, agar pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait sinyalemen adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.

"Berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks sesuatu yang menyakitkan, saya mengikuti apa yang dilaksanakan Australia, Menlu laporkan pada saya setelah komunikasi dengan Duta Besar RI di Canberra dan Duta besar Australia," kata Presiden dalam keterangan pers di kediaman pribadi Puri Cikeas, Bogor, Kamis.

Kepala Negara mengatakan, penjelasan itu penting karena dari informasi yang dikeluarkan oleh Wikileaks dan kemudian diberitakan oleh salah satu situs berita di Indonesia disebutkan ada 17 nama pejabat senior di negara Asia yang dikatakan dilindungi oleh sebuah perintah khusus dari pemerintah Australia agar jangan ada penyelidikan yang dikhawatirkan bisa menganggu hubungan Australia dengan negara-negara tersebut.

"Dari beberapa tokoh itu nama SBY dan Megawati ikut disebut Wikileaks pada berita 29 juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi-juta dolar, termasuk melibatkan keluarga dan pejabat senior masing-masing negara," kata Presiden.

Ditambahkannya, "Perintah super untuk mencegah pelaporan kasus ini oleh siapa saja untuk cegah kerusakan hubungan dengan Australia. Ada 17 individu."

Presiden merasa perlu untuk segera melakukan klarifikasi atas berita tersebut dan mengumpulkan sejumlah keterangan mengenai hal tersebut dari pejabat terkait.

"Berita seperti ini cepat beredar dan kemudian karena sangat sensitif, karena menyangkut kehormatan dan harga diri baik Ibu Megawati, dan saya sendiri, maka saya ambil keputusan untuk melakukan sesuatu bertindak dan mengeluarkan pernyataan ini. Karena yang jelas pemberitaan ini, saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri, menimbulkan spekulasi dan kecurigaan," kata Presiden.

Dari keterangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, maka presiden mendapatkan sejumlah penjelasan.

"Memang benar Indonesia pernah cetak uang di Australia pada 1999 yang mencetak NPA, organisasi itu berada di bawah Bank sentral Australia, yang dicetak adala 550 juta lembar dengan pecahan Rp 100.000," kata Presiden.

Namun demikian, kata Presiden, kewenangan untuk memutuskan pencetakan uang dan tempat pencetakan uang berada di tangan Bank Indonesia (BI).

"Hal itu menjadi kewenangan Bank Indonesia, atas dasar atau sesuai Undang-Undang Bank Indonesia dan peraturan yang berlaku. Sebenarnya, baik Ibu Mega dan saya sendiri 1999 belum menjadi presiden. Poin saya adalah memang itu kewenangan BI, siapapun presidennya, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan menetapkan kebijakan dan mengeluarkan perintah presiden," tegasnya.

Bila otoritas Australia melakukan penyelidikan mengenai informasi yang diberitakan Wikileaks, Presiden meminta, agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan. Apabila ada WNI yang diduga terlibat, maka hendaknya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"Atas penjelasan saya itu, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya meminta membuka dan mengungkap seterang mungkin, jangan ditutupi. Kalau ada elemen di Indonesia, saya minta tolong diungkap dan kemudian ditunjuk siapa orang itu, apa kasus dan pelanggaran hukumnya, kalau memang ada bekerjasama dengan KPK Indonesia," kata Presiden.

Kepala Pemerintahan menambahkan, "Jangan justru pemerintah Australia keluarkan kebijakan dan statemen yang menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia, misal mantan Presiden Megawati dan saya sendiri. itu menimbulkan kecurigaan."

Presiden minta Australia segera keluarkan pernyataan yang terang agar nama baik Ibu Mega dan saya tidak dicemarkan, saya ingin dengar langsung dari Australia.

"Jika ada WNI yang terlibat, mari tegakkan hukum bersama Indonesia dan Australia adalah negara hukum. Indonesia saat ini tengah lakukan kampanye anti-korupsi yang agresif. Kalau memang Australia mengatakan, apa yang diberitakan Wikileas tidak benar, maka Australia harus berbicara karena kalau diam, maka akan timbulkan spekulasi baru di Indonesia," kata Presiden.

Presiden Yudhoono juga menyayangkan situs berita yang memuat berita dari Wikileaks tersebut tanpa klarifikasi dari pihaknya.(*)

  Antara  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...