Kamis, 05 Maret 2015

Menhan Terima Kunjungan Presdir Thales Nederland

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, dengan didampingi Dirjen Pothan, Timbul Siahaan Kamis (5/4) menerima kunjungan Presiden Direktur Thales Nederland, Leonard Francois Greindl, di Kantor Kemhan RI, Jakarta.

Maksud kunjungan Presdir Thales Nederland tersebut untuk menyampaikan kepada Menhan tentang kerjasama yang selama ini telah dilaksanakan dengan PT. LEN, dan diharapkan dapat mengembangkannya kearah kerjasama yang lebih bervariasi lagi.

  Kemhan  

Rusia Siap Bagi Ilmu Soal Jet Sukhoi pada Indonesia

Pemerintah Rusia menyatakan siap berbagi ilmu dengan Indonesia mengenai pengembangan teknologi militer. Salah satunya soal teknologi pesawat jet tempur Sukhoi.. Foto: istimewa

Pemerintah Rusia menyatakan siap berbagi ilmu dengan Indonesia mengenai pengembangan teknologi militer. Salah satunya soal teknologi pesawat jet tempur Sukhoi.

Kebijakan Rusia itu muncul setelah Indonesia membuat regulasi baru terkait kerjasama militer dengan negara asing. Di mana, Indonesia bersedia membeli produk alutsista asing dengan syarat mereka bersedia berbagi ilmu atau dikenal dengan istilah transfer of technology (ToT).

Regulasi ini dibuat agar Indonesia tidak hanya menjadi negara konsumen, tapi juga bisa menjadi negara produsen. Indonesia menginginkan Rusia berbagi ilmu mengenai teknologi pesawat jet tempur Sukhoi 35, salah satu pesawat tempur terbaik di dunia saat ini.

Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Y Galuzin, pihaknya sudah membicarkan hal ini dengan Kementerian Pertahanan Indonesia. "Kami sudah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Pertahanan mengenai pesawat Sukhoi 35, dan kami juga memperhatikan regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah Indonesia," ucap Galuzin kepada wartawan di kediamannya, di Jakarta, Kamis (5/3/2015).

"Kami siap untuk melakukan ToT," imbuh Galuzin. Indonesia sendiri sejatinya tidak hanya melakukan kerjasama dengan Sukhoi, melainkan juga dengan typhoon, sebuah perusahaan pembuat pesawat asal Inggris, yang dikabarkan sudah terlebih dahulu melakukan ToT dengan Indonesia.(mas)

  Sindonews  

Australia Sadap Indonesia Melalui Telkomsel

Snowden membocorkan dokumen rahasia, di mana Australia menyadap Indonesia melalui Telkomsel. Foto: Reuters.

M
ata-mata Australia menyadap percakapan telepon selular dan data publik serta pejabat Indonesia melalui jaringan telepon selular terbesar, Telkomsel. Hal itu terungkap dari bocoran dokumen rahasia milik bekas kontraktor NSA, Edward Joseph Snowden.

Bocoran Snowden tentang ulah mata-mata Australia itu diterbitkan hari ini (5/3/2015) di Selandia Baru. Menurut dokumen rahasia Snowden, badan spionase elektronik Australia, yakni Australian Signals Directorate (ASD) telah bekerjasama dengan Biro Keamanan dan Komunikasi Selandia Baru (GCSB) untuk menyadap jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia dan Pasifik Selatan.

Selain Indonesia, ASD dan GCSB juga melakuan spionase elektronik terhadap negara-negara kecil di kawasan Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Nauru, Samoa, Vanuatu, Kiribati, Kaledonia Baru, Tonga, dan Polinesia.

Masih menurut dokumen Snowden, Selandia Baru dan Australia menyadap satelit komunikasi satelit dan kabel telekomunikasi bawah laut. Mereka berbagi data panggilan telepon, email, pesan media sosial dan metadata. Data-data sadapan itu lantas dibagi bersama jaringan “Five Eyes” atau jaringan spionase “Lima Mata”.

Telkomsel jadi target ASD, menurut Snowden, karena jaringan telepon selular Indonesia itu melayani lebih dari 122 juta pelanggan.

Seorang perwira intelijen Selandia Baru yang bekerja di sebuah bursa di Canberra pada tahun 2009 ditempatkan di "bagian analisis jaringan infrastruktur “ ASD, di mana ia diberi tugas khusus untuk menyediakan data telekomunikasi selular Telkomsel Indonesia.

”Termasuk menyelidiki catatan panggilan telepon dan data yang dikirim melalui FTP (file transfer protocol) yang digunakan untuk mendukung transmisi lalu lintas telepon internasional dan domestik jarak jauh,” bunyi dokumen Snowden seperti dilansir Sydney Morning Herald.

Kemudian pada 2012, ASD mencuri hampir 1,8 juta kunci utama dienkripsi, yang digunakan untuk melindungi komunikasi pribadi, dari jaringan Telkomsel. ASD juga menyadap panggilan data curah dari Indosat, operator telekomunikasi satelit domestik di Indonesia, termasuk data pejabat Indonesia di berbagai departemen pemerintah.

 Ikut Sadap Indonesia, PM Selandia Baru Bungkam 
Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, John Key, menolak berkomentar soal bocoran dokumen rahasia Snowden yang menyebut Selandia Baru ikut menyadap saluran telekomunikasi Indonesia.

Biro Keamanan dan Komunikasi Selandia Baru (GCSB) bekerjasama dengan mata-mata elektronik Australia (ASD) pada 2009 menyadap percakapan telepon, email dan metadata publik Indonesia melalui jaringan telepon selular terbesar, Telkomsel.

Telkomsel jadi target ASD, menurut Snowden, karena jaringan telepon selular Indonesia itu melayani lebih dari 122 juta pelanggan. ”Mereka sudah mengincar beberapa sasaran yang dipilih dari negara-negara Pasifik Selatan dan target lain,” kata penulis investigasi di Radio Selandia Baru, Nicky Hager, mengacu pada bocoran dokumen Snowden yang diterbitkan di Selandia Baru, Kamis (5/3/2015).

”Mereka menyadap setiap panggilan telepon, email, dan mereka langsung pergi ke database, yaitu database NSA Amerika Serikat,” lanjut Hager seperti dilansir Reuters.

 Indonesia Cari Konfirmasi soal Penyadapan Australia 
Pemerintah Indonesia masih mencari konfirmasi terkait aksi penyadapan Australia dan Selandia Baru melalui jaringan telepon selular Telkomsel yang terjadi pada 2009.

Penyadapan telepon, email dan metadata publik Indonesia oleh mata-mata elektronik kedua negara itu dibocorkan bekas kontraktor NSA, Edward Snowden yang diterbitkan hari ini (5/3/2015) di Selandia Baru.

"Itu kan penyadapan yang dilaporkan koran di Selandia Baru, kita masih mencari konfirmasi terkait hal itu, kita belum bisa memberikan komentar lebih lanjut," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia melaui juru bicaranya, Arrmanatha Nassir.

Isu penyadapan pernah membuat hubungan Indonesia dan Australia retak, tepatnya di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Indonesia bahkan sempat menarik Dubesnya yang bertugas di Australia. Hubungan itu dipulihkan kembali menjelang SBY pensiun, di mana Indonesia dan Australia membuat kesepakatan yang ditandatangi di Bali pada Agustus 2014 lalu.(mas)

  Sindonews  

Tawaran pertukaran tahanan Australia janggal

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana (FOTO ANTARA/ Ujang Zaelani)

Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai tawaran pertukaran tahanan yang diajukan oleh Pemerintah Australia sebagai suatu tawaran yang sangat janggal dalam sistem hukum internasional.

"Tawaran Pemerintah Australia ini sangat janggal dalam hukum internasional dan cenderung membodohi pemerintah Indonesia bila menerima tawaran tersebut," kata Hikmahanto Juwana di Jakarta, Kamis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah menghubungi Menlu RI Retno LP Marsudi untuk menyampaikan bahwa Australia bersedia menukarkan tiga WNI yang ditahan di Negeri Kangguru itu karena kasus narkoba dengan dua warga Australia yang akan menjalani hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba skala besar.

Hikmahanto menyebutkan tiga alasan yang membuat dia menilai tawaran pertukaran tahanan oleh pemerintah Australia itu sebagai hal janggal.

Pertama, kata dia, pertukaran tahanan atau tawanan (exchange of prisoners) hanya dilakukan ketika dua negara sedang dalam keadaan berperang dan masing-masing menawan tentara yang tertangkap.

"Indonesia dengan Australia jelas tidak dalam situasi perang. Tahanan yang adapun bukan ditangkap karena situasi perang melainkan karena melakukan kejahatan, baik di (wilayah hukum) Indonesia maupun Australia," ujar dia.

Alasan kedua, menurut dia, apabila tawaran yang dimaksud oleh Julie Bishop adalah pemindahan terpidana (transfer of sentenced person), hal itu pun tetap tidak dapat terealisasi karena antara Indonesia dengan Australia belum ada perjanjian pemindahan terpidana.

"Apalagi di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang pemindahan terpidana. Padahal, undang-undang ini perlu ada sebelum adanya Perjanjian Pemindahan Terpidana," jelas dia.

"Alasan ketiga, kalau pun ada perjanjian pemindahan terpidana maka ini tidak berlaku bagi terpidana mati," lanjut dia.

Oleh karena itu, kata Hikmahanto, tawaran yang disampaikan oleh Menlu Australia itu sudah jelas harus ditolak oleh pemerintah Indonesia.

Dia berpendapat, Pemerintah Indonesia menghormati kedaulatan Australia melakukan penegakan hukum terhadap WNI yang melakukan kejahatan di sana, dan sebaliknya Indonesia tentu berharap pemerintah Australia menghormati kedaulatan Indonesia dalam penegakan hukum terhadap warga Australia yang melakukan kejahatan di Indonesia.

Kementerian Luar Negeri RI pun telah mengisyaratkan penolakan terhadap tawaran pertukaran tahanan yang diajukan Australia, karena pertukaran tahanan tidak dikenal dalam sistem hukum dan undang-undang di Indonesia.

"Ibu Menlu (Retno LP Marsudi) menyampaikan (kepada Menlu Australia Julie Bishop) bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum atau undang-undang di Indonesia, maka tawaran itu tidak bisa direalisasikan," kata Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir.

Arrmanatha membenarkan bahwa Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah menghubungi Menlu RI Retno LP Marsudi untuk menyampaikan tawaran pertukaran tahanan.

Menurut dia, Menlu Retno menerima telepon dari Menlu Bishop pada Selasa (3/3) saat Menlu RI sedang melakukan kunjungan bilateral ke Selandia Baru.

Jubir Kemlu RI itu mengatakan pihaknya menganggap tawaran Menlu Australia itu sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap warga negaranya.

Pemerintah Australia boleh mengerahkan berbagai upaya untuk melindungi warganya di Indonesia, namun hal itu harus dilakukan sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan etika diplomatik, kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Australia dikabarkan menawarkan pertukaran tahanan kepada Pemerintah Indonesia untuk bisa membebaskan dua warganya yang menjadi terpidana mati kasus peredaran narkoba skala besar di Bali.

Kedua warga Australia itu adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang merupakan anggota kelompok "Bali Nine".

  Antara  

Dubes Rusia undang Menhan RI bahas pembelian jet Su-35

Sukhoi Su-35

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin, menyatakan sudah dihubungi perwakilan Indonesia soal rencana meremajakan alat tempur TNI Angkatan Udara. Dia mengatakan alutsista yang hendak dibeli adalah jet tempur Sukhoi Su-35.

"Memang sudah ada rencana dari pemerintah Indonesia untuk menambah sekaligus meremajakan alat tempurnya. Kami berharap kesepakatan pembelian Sukhoi Su-35 bisa terjadi," kata Galuzin di kediamannya, Jakarta, Kamis (5/3).

Galuzin berharap bisa membicarakan realisasi pembelian alutsista udara tersebut langsung dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Rusia akan sangat terbuka bila Indonesia ingin membahas isu-isu lebih teknis.

"Kami terbuka, sangat terbuka jika Menteri Ryamizard Ryacudu mendiskusikan hal tersebut dengan kami," lanjutnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan tertarik untuk membeli alutsista milik Rusia. Selain Sukhoi, TNI juga tertarik membeli armada jet tempur JAS-39 Gripen dari Swedia atau F16 buatan Amerika Serikat.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) tahun lalu mengajukan permintaan untuk mengganti pesawat F-5 Tiger buatan Amerika Serikat yang semakin uzur.

Informasi rencana pembelian Su-35 oleh TNI AU ternyata menjadi sorotan dunia. Sejumlah situs persenjataan dunia ikut menyoroti soal pembelian jet tempur canggih ini.

Situs airforce-technology.com dan defenseworld.net, laman yang membahas khusus kekuatan tempur udara, mengulas gagasan Indonesia membeli peralatan canggih buatan Rusia itu.

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Agus Supriatna dikutip mengincar pesawat Su-35 untuk anggaran 2015. Menurut Agus, produsen jet Rusia masuk dalam daftar incaran karena dapat memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Udara, serta lebih mudah dioperasikan.

Satu unit Su-35 bernilai USD 65 juta (setara Rp 844 miliar). Lebih murah dari F-16 buatan AS yang harga jual per unit mencapai USD 165 juta (setara Rp 2,1 triliun).

"Semua bisa dipesan, tapi kami sebagai operator ingin empat pesawat baru," ujarnya.

Sukhoi Su-35 merupakan model terbaru dari Su-27M Flanker, di mana terdapat peningkatan terhadap kemampuan superioritas tempur udara, dan didesain agar bisa menembak berbagai target dengan menggunakan peluru kendali maupun non-kendali.

  Merdeka  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...